Jalan Panjang Penyelesaian Status Tenaga Honorer

Gambar Jalan Panjang Penyelesaian Status Tenaga Honorer

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1527/M.SM.01.00/2023, tanggal 25 Juli 2023 telah membawa chapter baru dalam sejarah panjang tenaga honorer di tubuh birokrasi Indonesia. Di dalam surat edaran tersebut diharapkan agar seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pusat dan instansi daerah agar melakukan langkah-langkah terkait permasalahan status dan kedudukan eks THK-2 dan tenaga non-aparatur sipil negara (ASN).

Pertama, PPK menghitung dan tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan tenaga non-ASN yang sudah terdaftar dalam pendataan tenaga non-ASN dalam basis data Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kedua, dalam mengalokasikan pembiayaan tenaga non-ASN dimaksud, pada prinsipnya tidak mengurangi pendapatan yang diterima oleh tenaga non-ASN selama ini. Ketiga, PPK dan pejabat lain dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mengisi jabatan ASN atau tenaga non-ASN lainnya.

Di dalam Surat Edaran tersebut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga mengatur secara tegas bahwa untuk pemenuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah dapat dilakukan melalui usulan kebutuhan formasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain untuk pemenuhan ASN tidak lagi diperbolehkan untuk diisi dengan tenaga honorer.

Tentunya Surat Edaran ini menjadi secercah harapan bagi tenaga non-ASN termasuk di dalamnya eks THK-2. Surat Edaran ini muncul sebagai jawaban atas kejelasan status dan kedudukan eks THK-2 dan tenaga non-ASN terutama setelah digadang-gadangnya rencana penghapusan tenaga non-ASN di tubuh birokrasi Indonesia. Sebagaimana diketahui, pada tahun 2022, penghapusan tenaga honorer resmi dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Peraturan tersebut tertuang di dalam Surat Edaran Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Surat edaran itu sendiri merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. 

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 tersebut, diatur berbagai ketentuan mengenai tenaga honorer, yakni PPPK dilarang mengangkat pegawai non-PNS atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN. Aturan ini berlaku juga bagi pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-PNS dan atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN yang dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Selain larangan mengangkat pegawai non-ASN, pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun dapat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah.