Membangun ASN Berkualitas Melalui Pengembangan Kompetensi

Gambar Membangun ASN Berkualitas Melalui Pengembangan Kompetensi

Terdapat tiga jenis kompetensi yang perlu dimiliki ASN, yakni kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural. Kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. Kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai, moral, emosi, dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan. 

Demi mewujudkan pengembangan kompetensi ASN yang tepat sasaran, terdapat serangkaian tahapan yang harus ditempuh, yakni penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi, pelaksanaan pengembangan kompetensi, dan evaluasi pengembangan kompetensi.

    1. Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi 
    Penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi perlu mempertimbangkan kebutuhan pegawai dan kebutuhan umum organisasi dengan sistem perencanaan yang rasional, holistik (terintegrasi), terarah, efektif, dan efisien. Karena itu, setiap instansi wajib untuk menyusun perencanaan pengembangan pegawai setiap tahunnya sehingga dapat dipetakan kebutuhan pengembangan pegawai sesuai dengan kebutuhan instansi dengan jalur yang sesuai.  Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala LAN nomor 10 tahun 2018 penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi tingkat instansi dilaksanakan melalui tahapan:

    a. Inventarisasi jenis kompetensi
    Inventarisasi merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi dengan menganalisis kesenjangan kompetensi dan analisis kesenjangan kinerja. Kegiatan Inventarisasi ini menghasilkan informasi terkait jenis dan jalur pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan instansi. 

    b. Verifikasi rencana pengembangan kompetensi
       Verifikasi merupakan kegiatan analisis dan pemetaan terhadap jenis kompetensi yang akan dikembangkan. Tahapan verifikasi ini menghasilkan dokumen kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi.

    c. Validasi kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi
         Validasi merupakan kegiatan pengesahan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi tingkat instansi untuk tahun anggaran berikutnya. Dokumen kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi kemudian disampaikan kepada LAN sebagai bahan penyusunan rencana pengembangan kompetensi PNS tingkat nasional.

    2.    Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi
    Pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi ASN dapat berbentuk pendidikan dan atau pelatihan. Pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal. Pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan; memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; pengembangan organisasi; meningkatkan pengetahuan,  kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional PNS. 

    Pengembangan kompetensi melalui pendidikan formal dapat ditempuh lewat dua skema, yakni tugas belajar dan izin belajar. Agar mendapat tugas atau izin belajar terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi PNS. Secara umum, keduanya mensyaratkan masa kerja minimum 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai  PNS; mendapatkan Surat Tugas (tugas belajar) atau surat persetujuan (izin belajar) dari Pejabat yang berwenang; tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, dan pendidikan yang ditempuh harus dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan di organisasi. Hal mendasar yang membedakan keduanya     adalah sumber pembiayaan pendidikan dimana jika tugas belajar biaya pendidikan bersumber dari negara, bantuan pemerintah asing, swasta asing, badan internasional, sponsor atau sumber pendanaan lain yang sah, maka untuk izin belajar pembiayaan pendidikan berasal dari biaya pribadi PNS yang bersangkutan.