Mekanisme Penyetaraan Jabatan Pada Penyederhanaan Birokrasi

Gambar Mekanisme Penyetaraan Jabatan Pada Penyederhanaan Birokrasi

Penghitungan angka kredit bagi Pejabat Administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan dilakukan bedasarkan jenis penghitungan angka kredit yang berlaku pada jabatan fungsional dimaksud. Sejauh ini, pengaturan dalam penetapan angka kredit jabatan fungsional masih terdapat dua (2) pendekatan yakni melalui sistem konvensional dan sistem konversi SKP. Sehingga, untuk perhitungan angka kredit awal disesuaikan dengan sistem penilaian angka kredit yang dimiliki JFT tersebut.

Semisal diambil contoh untuk sistem konvensional, penghitungan angka kredit penyetaraan merupakan akumulasi dari nilai pendidikan dan kepangkatan-kepangkatan sebelumnya dan angka kredit persentase penyetaraan jabatan, ditetapkan dengan rumus:

“(prosentase perolehan angka kredit dikalikan angka kredit kumulatif kenaikan pangkat jenjang jabatan yang diduduki) + (jumlah angka kredit kumulatif kepangkatan sebelumnya pada jenjang yang diduduki dan jenjang sebelumnya)”

Adapun besaran prosentase diatur sebagai berikut:

  1. Telah menduduki pangkat lebih dari dari 4 (empat) tahun diberikan prosentase 100%;
  2. Telah menduduki pangkat lebih dari 3 – 4 tahun diberikan prosentase 75%;
  3. Telah menduduki pangkat lebih dari 2 – 3 tahun diberikan prosentase 50%; atau
  4. Telah menduduki pangkat lebih dari 1 – 2 tahun diberikan prosentase 25%.

Sebagai contoh jika terdapat Pejabat Eselon IV dengan pangkat IIIc selama 3 tahun, maka akan diangkat kedalam JFT Ahli Muda dengan diberikan angka kredit total sejumlah 275. Skor 275 ini diperoleh dari prosentase penyetaraan 75% dari 100 (Ahli Muda angka kredit kumulatif KP adalah 100)= 75, unsur pendidikan=100, nilai Golongan IIIa= 50, nilai Golongan IIIb= 50, sehingga nilai total angka kredit adalah 275.

Beberapa Ketentuan Melekat

Pejabat Administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan dapat diberikan kegiatan tugas dan fungsi koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya. Pemberian tugas dan fungsi koordinasi dan pengelolaan kegiatan adalah sejak pejabat fungsional duduk dalam jabatan fungsional, yang merupakan tugas tambahan.

Pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi koordinasi dan pengelolaan kegiatan tersebut diberikan tambahan Angka Kredit 25% dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit (PAK). Penilaian terhadap tugas tambahan tersebut dilaksanakan setelah yang bersangkutan menjalankan tugas jabatannya paling kurang dalam 1 (satu) periode penilaian kinerja jabatan fungsional.

Salah satu hal yang berbeda antara proses penyetaraan dengan inpassing yakni untuk penyetaraan ke dalam Jabatan Fungsional dapat dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian tanpa harus menunggu/mendapatkan rekomendasi dari Instansi Pembina JFT yang bersangkutan. Hal ini tentu berbeda dengan inpassing yang masih bergantung pada proses rekomendasi yang harus dikeluarkan terlebih dahulu oleh instansi pembina. Meskipun demikian, pada kedua jenis mekanisme tersebut tetap akan memperoleh intervensi/perhatian dari instansi pembina dalam proses pembinaan karir kedepan pejabat JFT.

Ditulis Oleh: Ridlowi, S.Sos., M.A.
Bekerja di Kanreg I BKN