Melihat Esensi Pergantian Permenpan 8

Gambar Melihat Esensi Pergantian Permenpan 8

Kelima, adanya atribut “ekspektasi” sebagai hasil kerja yang betul-betul diharapkan pimpinan. Hal inilah yang membedakan dengan aturan sebelumnya. Proses penilaian kinerja didesain sangat relate dengan harapan yang dimiliki oleh setiap pimpinan/atasan langsung. Para atasan inilah yang esensinya mengerti dan memahami kualitas kerja dari para pegawai dibawahnya, namun disatu sisi juga diarahkan supaya kewenangan tersebut dapat berjalan dalam rel yang benar. Hal ini juga meneguhkan kembali akan peran penting dari atasan langsung dalam proses perencanaan dan penilaian kinerja. Ekspektasi pimpinan harus deskriptif dan terukur, serta dapat dicapai oleh bawahan. Setiap pimpinan wajib memiliki gambaran mengenai individu bawahan beserta dinamika keunikannya.

Tantangan Selanjutnya

Misi mulia dari perubahan Permenpan 8 menjadi Permenpan 6 dapat dipahami sebagai langkah taktis dan strategis. Kecepatan dalam pengaturan regulasi sudah selayaknya dapat bergerak dinamis tanpa harus menunggu kondisi normatif. Meskipun demikian, perubahan yang diusung Permenpan 6 tentu tidak luput dari tantangan, bahkan tantangan ini bersifat “laten”.

Apakah tantangan itu? Tantangan ini tidak lain adalah kesungguhan dari para atasan langsung itu sendiri dalam proses pengelolaan kinerja. Perubahan penting yang terselip dalam Permenpan 6 tergambarkan dalam skema ekspektasi pimpinan. Penilaian kinerja diawali dari adanya ekspektasi teknis dan rigid dari pimpinan kepada bawahan, yang akan “ditagih” dalam periode penilaian tertentu. Maka, peran dari seorang pimpinan disini menjadi krusial yang akan menentukan berhasil tidaknya pengelolaan suatu kinerja pegawai. Jika pimpinan aware, disiplin, dan "telaten" dalam merumuskan dan mengevaluasi aspek “ekspektasi” ini maka penilaian kinerja dapat berjalan sesuai dengan amanat Permenpan 6. 

Bagaiman jika komitmen ini tidak muncul pada diri seorang pimpinan? Inilah tantangan sesungguhnya. Ekspektasi pimpinan merupakan ruh yang akan membawa berhasil tidaknya kinerja seorang pegawai diukur. Jika hal ini tidak mengena, tentu hal ideal yang sudah dirancang dalam Permenpan 6 tidak akan berjalan. Proses penilaian kinerja hanyalah dokumen rutin yang berjalan dalam tataran kertas maupun dokumen digital semata. Sesuatu yang tidak ideal dan sebisa mungkin untuk dihindari.

Maka, aspek penting yang wajib dibangun lebih awal dalam implementasi Permenpan 6 ini adalah penanaman mindset (pola pikir) dari setiap pimpinan. Pola pikir bahwa pada merekalah “gong” penilain dan pembinaan atas kualitas kinerja dari setiap bawahannya. Mereka dituntut mampu menuangkan harapan-harapan teknis yang dimintakan kepada setiap bawahan, berani “menagih” pertanggungjawaban bawahan berupa kualitas perilaku maupun hasil kerja yang terukur. Pimpinan tidak bisa asal lagi dalam merumuskan target maupun dalam proses penilaian, ada proses detil yang mau tidak mau harus dijalani. Ekspektasi wajib dipahami sebagai kontrak yang tidak hanya bersifat material namun juga moral. Kemampuan inilah yang semestinya dibangun pada setiap pimpinan jika ingin diperoleh hasil penilaian kinerja yang optimal bukan sekedar seremonial. Sudah siapkah kita?


Ditulis Oleh: Ridlowi, S.Sos., MA
Bekerja di BKN